TAPIN, KALSEL,- Respon daerah terhadap Perintah Pusat merupakan proses krusial dalam implementasi kebijakan nasional. Dan menjadi tantangan dalam pembentukan dan pendirian koperasi merah putih di Kabupaten Tapin.
Hal ini sebagaimana diungkapkan H.Ikhwanuddin Husin anggota DPRD Tapin dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tapin dan SKPD terkait lainnya. Kamis (8/5) kemarin.
Turut hadir mendampingi H.Ikhwanuddin dalam rapat ini Wakil Ketua II DPRD Tapin H.Midpay Syahbani beserta anggota H.Rustan Nawawi. Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs.Rahmadi, Perwakilan Badan Keuangan Aset Daerah Tapin, dan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Lenny Liestisari, St Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.
Rapat dengar pendapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapin dengan DPRD Tapin mendiskusikan pelaksanaan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 panduan utama untuk pelaksanaan program di awal tahun.
Dikatakan Ikhwanudin, rakor ini kita membahas progres dari dinas perindustrian Tapin terkait Pembentukan Koperasi Merah Putih di Tapin dan yang saat ini dihadapkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efesiensi anggaran.
“Karena untuk membentuk Koperasi Merah Putih ini diperlukan dana segar. Untuk itu perlu adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Tapin agar Koperasi Merah Putih tetap jalan,”katanya.
“Untuk anggaran pembentukan koperasi ini diperlukan dana APBD sekitar Rp.1 Miliar, karena sifatnya pembentukan dan bakal dilaunching pada 12 Juli 2025,”katanya.
Koperasi Merah Putih Tapin ini memiliki program prioritas yang dijalankan sesuai Inpres, diantaranya mengacu pada penanggulangan kemiskinan dan stunting melalui bansos dan intervensi gizi. Selain itu juga peningkatan daya saing ekonomi termasuk UMKM dan industri strategis. Pengembangan UMKM di era digital dengan harapan pelaku UMKM dapat mempromosikan potensi lokal mereka melalui jaringan internet. Dampaknya diharapkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Mulai dari Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan dan Infrastruktur yang mendukung konektivitas dan investasi.
Reporter Nasrullah
No comments:
Post a Comment